Latar Belakang Diciptakannya Buku Dan Buku Hukum Digital

Data buku atau buku elektronik yang dipublikasikan oleh RGS & Mitra, mayoritas berupa  buku-buku hukum. Terhadap buku-buku tersebut bisa jadi berasal dari buku yang rusak atau sulit dibaca, dan setelah buku tersebut diubah menjadi data digital, buku tersebut menjadi mudah dibaca namun dalam bentuk atau format buku elektronik [e-book]. 

RGS & Mitra menjual [kembali] buku tersebut, karena merupakan buku tua atau buku tersebut sudah diterbitkan dalam kurun waktu yang sangat lama, sebuah buku yang kami beli dari toko buku bekas karena buku tersebut sudah sangat sulit dicari [dibeli pada toko buku modern]. Dalam aktivitas disini RGS & Mitra tidak menjual atau mendistribusikan buku-buku terbitan baru. Hampir seluruh buku yang dipublikasikan merupakan buku yang telah dikonversi / diubah dan disimpan dalam bentuk format elektronik [*.pdf], dan seperti biasa, buku itu kami simpan dalam media Digital Video Disc atau Optical Disc, sehingga buku-buku tersebut harus tersimpan terlebih dahulu [dengan cara scan lembar-per-lembar] dalam format elektronik atau data digital. 

Tujuan merubah dan menyimpan buku-buku tersebut dalam bentuk format elektronik adalah untuk :
1. menyelamatkan [melestarikan] isi buku dari kemusnahan, misalnya karena buku tersebut rusak, ataupun buku tersebut memang sudah sangat sulit dicari di pasaran [toko buku], sudah tidak terbit lagi, atau karena sebab lain.
2. memperpanjang usia buku tersebut, yang jika tercetak dalam media kertas akan semakin hancur atau rusak, sehingga dengan merubahnya dalam bentuk elektronik, akan memperpanjang usia buku [karena telah diubah dalam bentuk media elektronik]
3. Sebagai koleksi data pribadi bagi pengguna pecinta buku [khususnya buku hukum lama], karena sebagaiman kita ketahui terhadap sebuah referensi buku lama, akan memiliki catatan sejarah bagi dinamika perkembangan hukum dan ilmu pengetahuan [hukum] di masa sekarang.
 

Tindakan merubah, menghimpun [mengkompilasi] buku-buku tua hukum [atau buku lain] dalam format digital, sama sekali tidak bertujuan untuk membajak yang dilanjutkan dengan maksud mengambil untung semata. Tujuan mengkonversi [merubah] buku menjadi sebuah buku elektronik yang tertuang dalam media DVD atau media penyimpan elektronik lainnya, adalah untuk menyelamatkan, memperpanjang usia atau umur buku agar tersimpan dalam media elektronik sesuai perkembangan zaman saat ini.

Sebagaimana kita ketahui saat ini di tahun 2017, upaya melakukan tindakan perubahan data kertas [buku] menjadi data elektronik, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan mudah seperti melakukan tindakan foto copy dan menjilidnya. Melainkan harus melalui proses scan data lembar-perlembar, dan menghimpun ratusan bahkan ribuan lembar data elektronik tersebut menjadi 1 [satu] file dalam format *.pdf agar dengan mudah dapat dibuka dan dibaca dengan menggunakan computer dan/atau media elektronik pembaca lain. Proses atau tindakan yang dilakukan oleh RGS & Mitra, tentulah tidak mungkin sempurna, karena kami berupaya sebatas kemampuan yang kami miliki, oleh karenanya upaya merubah sebuah buku kertas menjadi buku elektronik ini tidak mungkin dapat dilakukan secara sempurna dan 100% memuaskan, semua dilaksanakan secara mandiri dan kami publikasikan dipublikasikan kembali [dijual] dengan harga yang sangat terjangkau. Hal ini kami sampaikan, agar para pembaca, konsumen, pengguna buku elektronik, agar tidak menggandakan kembali secara tidak sportif, terlebih hanya untuk mencari keuntungan belaka. Latar belakang kami menciptakan dan menghimpun buku-buku elektronik semata-mata untuk melestarikan buku tersebut serta mengajak pembaca agar berkenan membaca buku-elektronik dan ‘pelestarian-lingkungan’. Terimakasih.
Kritik dan saran silahkan disampaikan melalui rgsimanjuntak@gmail.com

CD Akutansi Perusahaan Dagang, Perkreditan dan Perusahaan Negara

Judul : CD Kompilasi Akutansi Perusahaan Dagang, Perkreditan dan Perusahaan Negara
Harga : Rp. 50.000 | Dalam Media CD | Cover Hitam Putih
Harga Tidak Termaksud Ongkos Kirim TIKI


Data Ebook dalam CD Terdiri dari :
1/ Buku-I Akutansi Perusahaan Dagang, 53 halaman, tahun 1994, dalam format *.pdf
2/ Dasar-Dasar Perkreditan [Scan Hitam Putih], terbit 10 Juni 1988, 132 halaman, dalam format *.pdf
3/ Modul Administrasi Perusahaan Negara, 239 Halaman, tahun 1996, dalam format *.pdf
 

Untuk Pemesanan silahkan kirim data :
Nama :
Alamat Penerimaan :
Kode Pos :
No. HP :
Email
Pemesanan silahkan diajukan melalui

e : rgsimanjuntak@gmail.com | SMS : 0815-1177-1888




CD Kompilasi 3 Ebook Manajemen Ekonomi

Judul : CD Kompilasi 3 Ebook Manajemen Ekonomi
1] E-book : Economics - An Introductory Analysis - I
By Paul A. Samuelson | Penerbit Balai Lektur Mahasiswa
Intisari Dalam Bahasa Indonesia
Jumlah Halaman : 357 Scan - PDF
Besar File : 95.4 Mega Bytes
2] Dasar-Dasar Pemasaran Jilid 2 | Philip Kotler
Jumlah Halaman : 236 Scan *.pdf | Warna Hitam Putih
Besar File : 181 Mega Bytes
3] Finance Managerial | J. Fred Weston
Jumlah Halaman : 905 | Scan *.pdf | Warna Hitam Putih
Besar File : 217 Mega Bytes
Pemesanan Melaui :
Data dalam media CD
Harga Rp. 50.000,- tidak  termaksud ongkos TIKI
Pemesanan Melalui SMS : 0815.1177.1888
email : rgsimanjuntak@gmail.com























































CD Data Himpunan Peraturan Kesehatan

CD Data Himpunan Peraturan Kesehatan
Dihimpun dan disusun oleh
Robaga Gautama Simanjuntak, SH., MH.
Advokat RGS & Mitra
Harga : Rp. 50.000,- | Media CD | Cover black & white

Data terhimpun dalam tabel [*.xlxs] dan isi peraturan dalam format [*.pdf]
Harga Tidak Termaksud Ongkos Kirim [TIKI]
Pembayaran dilaksanakan terlebih dahulu, setelah data pemesan diajukan.
Untuk pemesanan silahkan diajukan melalui
SMS : 081511771888 | atau email : rgsimanjuntak@gmail.com
Silahkan kirim data pemesan
Nama Pemesan :
Alamat :
Kode Pos :
Nomor Hp. :


Kaos Aikido Ten Ci Nage | 004

Kaos Aikido Ten Ci Nage | 004
Harga Rp. 100.000,- | Tidak Termaksud Ongkos Kirim
Ukuran XL | Pesan : +62 877-8444-8484

 

Kaos Rock & Law | 003

Kaos Rock & Law | S
Rp. 100.000,- | Tidak Termaksud Ongkos Kirim
Pesan : +62 877-8444-8484



Buku : Revolusi Indonesia

Buku Bekas : Revolusi Indonesia
Mohammad Natsir | Januari 2016
Jumlah : 184 Halaman
Harga Rp. 20.000 | Tidak Termaksud Ongkos Kirim [TIKI]
Untuk pemesanan silahkan kirim data :
Nama :
Alamat Penerimaan :
Kode Pos :
No. HP / What's App :
Data dikirim melalui
Email : rgsimanjuntak@gmail.com
SMS / What's App : 0815-1177-1888




CD Hukum Perlindungan Konsumen

Disusun oleh : Robaga Gautama Simanjuntak, SH. MH
Advokat-Konsultan Hukum RGSMitra
Edisi | Harga : Rp. 50.000,-
Untuk pemesanan silahkan kirim data pemesan :
Nama Lengkap :
Alamat Penerimaan :
Kode Pos :
No. HP [untuk sms] :
Email :
Data pemesan dikirim melalui
sms | W.a. : 0815-1177-1888
Email : rgsimanjuntak@gmail.com


Lihat daftar isi klik disini

CD Data Himpunan Peraturan Pasar Modal

Berisi himpunan data peraturan seputar aktivitas Pasar Modal Republik Indonesia, peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Jakarta dalam pengertian luas yang menyangkut aktivitas pasar modal di Indonesia, sebagian besar berisi berbagai peraturan-perundangan dan data disusun sesuai dengan Hirarki/Tata Urutan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia [sesuai KETETAPAN MPR-RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Perundang-Undangan]. Isi data meliputi [a] Undang-Undang Pasar Modal [b] Peraturan Pemerintah Berkaitan Dengan Kegiatan Pasar Modal [c] Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal [d] Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta [e] Serta peraturan pelengkap lain yang berkaitan dengan Hukum Pasar Modal di Indonesia. Data disusun dalam tabel [*.xlsx] isi peraturan-perundangan dalam format [*.pdf]. 
Lihat daftar isi klik disini

Judul : CD-Data Himpunan Peraturan Pasar Modal
Sertifikat Hak Cipta Nomor : C00201001892
Harga : Rp. 50.000,- | Media CD | Cover black & white
Harga tidak termaksud ongkos kirim - TIKI
Nomor rekening penerima akan disampaikan, setelah data pemesan diajukan
Untuk pemesanan silahkan data pemesan,
Nama Pemesan :
Alamat :
Kode Pos :
Nomor Hp. :
Data dikirim melalui
SMS : 0815-1177-1888 atau
email : rgsimanjuntak@gmail.com




CD Data Himpunan Peraturan Tenaga Kerja

[1] CD Data Himpunan Peraturan Tenaga Kerja R.I.
Berisi data [digital] peraturan-perundangan Indonesia, khusus dalam ruang lingkup Hukum Tenaga Kerja di Indonesia. Data meliputi 
Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, 
Keputusan Presiden/ Peraturan Presiden,
InstruksiPresiden, 
Serta
Peraturan/Keputusan Instansi [Departemen] Pemerintah, 
Peraturan Daerah 
Konvensi Internasional. 
Data Peraturan meliputi perlindungan tenaga kerja anak, serta Peradilan Hubungan Industrial [PHI]. 
[2] E-book : Petunjuk Pelaksana Di Bidang Ketenagakerjaan, 1994 | Jumlah 220 Halaman.


Himpunan Data Peraturan Tenaga Kerja dan E-book Juklak di bidang ketenagakerjaan [1994], tersimpan dalam 1 [satu] media Compact Disc, dengan cover [B/W]. Data tersimpan dalam format *.pdf.

Data dihimpun dan disusun oleh Advokat-RGSMitra
Robaga Gautama Simanjuntak, SH., MH.
Harga : Rp. 50.000,- [tidak termaksud ongkos kirim TIKI].
Untuk pemesanan, silahkan kirim data :
Nama Pemesan :
Alamat Penerimaan :
Email :
No. Hp. [untuk sms] :
Nomor rekening penerima akan disampaikan setelah data pemesan diajukan
Kirim Data Pemesan kirim ke :
email : rgsimanjuntak@gmail.com
W.a. | SMS : 0815.1177.1888

CD Data Himpunan Peraturan Asuransi

Judul : CD Data Himpunan Peraturan Asuransi Indonesia
Harga : Rp. 50.000,- [Harga tidak termaksud ongkos kirim]
Dihimpun & Disusun Advokat RGSMitra
Robaga Gautama Simanjuntak, SH. MH
Sertifikat Hak Cipta No. 071775 / C00201500543
Untuk pemesanan kirimkan data pemesan
Nama :
Alamat Penerimaan :
Kode Pos :
No. HP [untuk sms] :
Email :
Kirim pemesanan melalui
W.a. : 0815-1177-1888
Email : rgsimanjuntak@gmail.com
Nomor rekening penerima disampaikan setelah pemesanan diajukan

Unduh form pemesanan disini

 

DVD Data Himpunan Peraturan Perundangan


Judul Produk : DVD Data Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
Isi : 2 Keping DVD | Harga : Rp. 200.000,- | Edisi Up-date 27 Juli 2017
Berisi : data digital peraturan perundangan R.I. yang dihimpun berdasarkan bidang atau ruang lingkup hukum yang sama/serupa. Tertuang dalam 2 [dua] keping media DVD. 
Untuk pemesanan produk update hanya di RGS & Mitra].
Data Peraturan Perundangan Republik Indonesia meliputi :
UUD 1945 beserta amandemen + Konstitusi RIS & UUDS
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden/ Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Berbagai Peraturan/Keputusan Instansi [Departemen] Pemerintah
Peraturan Daerah, serta
Konvensi Internasional
Data dihimpun dan disusun berdasarkan bidang-bidang hukum tertentu dan di-update secara continue sesuai perkembangan peraturan-perundangan di Indonesia. Data Terhimpun dalam format Microsoft Excel [xls] sebagai tabel penghimpun data, dan isi peraturan-perundangan tertuang dalam Acrobat Reader [pdf].

Form Pemesanan DVD-HPPRI RGS & Mitra
Pemesanan diajukan langsung ke Kantor Advokat RGS & Mitra
Email : rgsimanjuntak@gmail.com
SMS : 0815-1177-1888
Pembayaran dilaksanakan Melalui BCA-nomor rekening untuk pembayaran disampaikan kemudian, setelah form pemesanan diajukan. Untuk Pemesanan / pembelian langsung melalui RGS & Mitra mohon dicantumkan identitas pemesan sebagai berikut :
Nama Lengkap Pemesan :
Alamat Penerimaan :
Kode Pos :
Telpon :
Phone Cell [Untuk SMS/W.A.] :
Email:
Website :
Data Mohon di-isi secara lengkap dan benar dalam huruf cetak, data kami perlukan Untuk Pengiriman, Registrasi & Pemberitahuan Up-date Data dikemudian hari. Harga tidak termaksud ongkos kirim, ongkos kirim adalah sesuai pada Jasa Pengiriman TIKI.
Detail informasi klik
http://www.rgsmitra.com
Jln. Kemang Selatan XII.A No. 18 Jakarta Selatan 12410
Tel.021-75907028
Email : rgsimanjuntak@gmail.com
SMS : 0815.1177.1888
Terimakasih :
Robaga Gautama Simanjuntak, SH. MH.























Daftar Isi Folder DVD - Amplop Merah
administrasi_dan_tata_usaha_negara
advokat
agama_nasional_indonesia
agraria_tanah_dan_bangunan
anak
APBN
arbiterase_OutOfCourt
arsip
asuransi
badan_usaha_milik_negara
BAPEBTI
bea_cukai
bencana
bpkp
cagar_budaya
dagang
dana_pensiun
expor_impor
fidusia_pembiayaan
good_governance
Guru_dan_Dosen
hak_asasi_manusia
hak_atas_kekayaan_intelektual
hubungan_internasional
imigrasi
indonesia_dan_perjanjian_internasional
informasi_publik
jaminan_sosial_tenaga_kerja
jasa_akuntan_advokat_penilai
jasa_penilai
kementrian_negara
kependudukan_warganegara
kesehatan
kesejahteraan
ketetapan_mpr
keuangan_negara
kewarganegaraan
Kitab_UU_Hukum_Pidana
konstruksi_sipil_arsiitek_dan_bangunan
korporasi
korupsi_kolusi_dan_nepotisme
kuh_perdata_dan_dagang
Lelang
lingkungan_hidup_dan_sda_nuklir
mpr_dpr_dprd_dpd
Notaris
olahraga
otonomi_daerah
pajak
pariwisata
pasar_modal
patai_politik
pegawai_negeri_sipil
pelayanan_publik
pembangunan
pembiayaan_lembaga
pemilu
penanaman_modal_asing_dalam_negeri
pencucian_uang
pendidikan
pengadaan_barang_dan_jasa
pengangkutan
penyiaran
peradilan
peraturan_daerah
perbankan
perbendaharaan_negara
perburuhan
perdagangan_manusia
perlindungan_bisnis
perlindungan_konsumen
perpustakaan
perundang_undangan
perusahaan
pidana
piutang_negara
polisi_abri_kemanan_negara_militer
PPATK
pramuka
presiden_dan_wapres
rancangan_undang_undang
rumah_negara
sekretariat_negara
standar_nasional_indonesia
surat_berharga_syariah_negara
surat-utang-syariah-negara
telematika_dan_internet_indonesia
teritorial_Indonesia
terorisme
transmigrasi
visa
wakaf





















Daftar Isi Folder DVD - Cover Kuning
Sumber Hukum Berdasarkan Tahun Terbit
Kumpulan : Instruksi | Keputusan | Peraturan Presiden
Kumpulan : Peraturan Pemerintah
Kumpulan : Undang-Undang | UU-Darurat | Per-Pem-Pengganti Undang-Undang

Daftar Data Update | DVD Data Himpunan Peraturan Perundangan

SENDENBU

Oeroesan pengiriman daftar dan boekoe-boekoe [sebagai drukwerk] jang dimaksoedkan dalam makloemat Hoodooka tanggal 27, boelan 1, tahoen 2603 telah diketahoei dan disetoedjoei oleh Poesat Oeroesan Pos di Bandoeng [Tuusin So Kyoku].
Djakarta 8-2-2603
Hoodooka.
Termuat Dalam Kan Po No.13
Tahun Ke II | Bulan 2 | 2603

Segala Perhimpunan Dibubarkan dan Harus Minta Izin Lagi

Bertalian dengan undang-undang No.23 maka mulai kemarin dulu oleh Polisi Bagian Urusan Politik, semua perhimpunan-perhimpunan di Semarang sini, baik sosial sebagai perkumpulan kematian, rukun kampung, sport dan lain-lain, maupun politik, harus dibubarkan dan ini cukup dijalankan oleh ketuanya dengan tidak mengadakan rapat. Segala harta bendanya harus juga diurus oleh ketua sendiri.
Sesudahnya, mereka itu diberi kesempatan untuk memohon izin lagi akan mendirikan kembali.

Sumber : Kanpo Nomor 01 Tahun ke-1 Bulan 8-2602 Halaman 35

Larangan bersidang dan berkumpul

Larangan bersidang dan berkumpul
Semua perkumpulan harus dibubarkan.
Hari ini jam 11 pagi wakil-wakil semua perhimpunan dikota Surabaya, baik politik maupun bukan, telah diminta berkumpul semua di Hopbiro Polisi, untuk menerima perintah berhubung dengan keluarnya undang-undang No. 23.
Pertemuan itu dipimpin oleh P.T. Rioe [Kepala Polisi afd. P.I.D. Jawa Timur], P.T. Takahara [penasehat/Juru bahasa] dan Tuan Soedjono [Kepala P.I.D. Surabaya].
Lebih dulu tuan Soedjono menerangkan maksudnya pertemuan itu, yaitu untuk menegaskan undang-undang perihal hak bersidang dan berkumpul. Kesingkatan pembicaraan, setelah diadakan soal jawab, adalah sebagai berikut :
Berhubung dengan keluarnya undang-undang No. 23, maka semua perhimpunan [politik, serikat-sekerja [buruh] dan lain-lainnya] harus dibubarkan. Untuk mencegah salah faham, maka ditegaskan sekarang, bahwa semasa gerakan perkumpulan-perkumpulan itu tidak ditunda buat sementara, tetapi mulai hari ini [tanggal 27 Juli 2602] semua perkumpulan di-seluruh Indonesia mesti dibubarkan. Ketua semua perhimpunan dan perkumpulan itu diharuskan selekasnya mengirimkan surat kepada Kepala Polisi afd. P.I.D., yang menyatakan bahwa perkumpulannya sudah dibubarkan. Perkumpulan, yang ada pengurus-besarnya, cabang-cabangnya tidak usah mengirimkan surat semacam itu, cukup pengurus besar saja.
Untuk membubarkan perkumpulan itu, tidak dibolehkan mengadakan pertemuan atau rapat, cukup diputuskan oleh Ketua saja.
Segala kekayaan perhimpunan, yang dibubarkan itu, berupa apa saja, harus dipegang dan dikuasai oleh Ketua Perhimpunan, sehingga nanti ada keputusan lain tentang hal itu. Kekayaan cabang-cabang harus dipegang oleh ketua cabang. Perkumpulan yang dibolehkan, ialah hanya perhimpunan-perhimpunan yang dimaksudkan dalam undang-undang no. 23 itu saja. Tetapi harus dimintakan izin lebih dulu. Perkumpulan-perkumpulan, yang dibubarkan sekarang, hendaknya tidak terlalu merasa putus asa, tetapi kepadanya masih diberi kesempatan untuk memajukan surat permohonan kepada Pemerintah [dialamatkan kepada Kepala Polisi afd. P.I.D.] untuk mendirikan [kembali] perkumpulan[nya]. Tetapi perhimpunan politik sama sekali dilarang.
Juga perkumpulan-perkumpulan Kredit-Koperasi, yang masih ada utang-piutangnya, harus menghentikan segala urusannya. Penagihan dan/atau pembayaran utang-piutang harus ditunda.
Keterangan lebih lanjut dan lebih lengkap akan kami dapat dari Kepala Polisi afd. P.I.D., untuk diumumkan.
Sumber : Kanpo Nomor 01 Tahun ke-1 Bulan 8-2602 Halaman 42

= Penjelasan tentang pembubaran perkumpulan-perkumpulan =
Berhubung dengan warta dalam "Suara Asia" tanggal 27 Juli 2602, tentang pembubaran semua perkumpulan dan untuk menghilangkan salah faham, maka dibawah ini diberi penjelasan sekedarnya tentang soal tersebut :
pembubaran itu ialah bersandar pada undang-undang Balatentara Dai Nippon tanggal 30 Maart 2602 No. 2 ayat 2, dan tanggal 17 April 2602 No.3 : dengan keluarnya undang-undang itu semua perkumpulan dengan sendirinya [automatisch] dibubarkan. Maksud undang-undang no.2 dan 3 ini rupanya tidak dimengerti sebagaimana mestinya, sehingga sampai tanggal 27 Juli 2602 perkumpulan-perkumpulan masih tetap berdiri, walaupun tidak bergerak suatu apa.
kesalah faham tersebut tampak dengan terbitnya undang-undang no. 23 dari Balatentara Dai Nippon, karena dalam undang-undang no. 23 ditetapkan perkumpulan-perkumpulan yang boleh didirikan dengan izin melulu dari Balatentara Dai Nippon, hanyalah yang bersangkutan dengan soal 
[1] kepelesiran dan kesenangan ; 
[2] gerak badan ; 
[3] pengetahuan, kesenian dan pendidikan ; 
[4] derma dan pertolongan dan 
[5] pembagian [distribusi] barang-barang.
pernyataan pembubaran perkumpulan-perkumpulan harus dialamatkan kepada Kepala Negeri di masing-masing tempat perkumpulan, dan izin berdirinya perkumpulan juga harus diperoleh dari Gunseibu di masing-masing tempat sendiri, dimana ada kekuasaan Balatentara Dai Nippon.
tentang hal ibadah untuk segala Agama tidak terlarang, asal saja melulu guna Agama dan tidak merupakan satu perkumpulan.
bagi perkumpulan dalam Surabaya, pembubaran perkumpulan-perkumpulan harus dialamatkan kepada kepala P.I.D. Surabaya dan permohonan mendirikan perkumpulan baru, harus diperbuat rangkap dua [in duplo], dan dialamatkan kepada Pembesar Dai Nippon Gunseibu Surabaya dengan melalui Kepala P.I.D. Surabaya.
dalam permohonan untuk mendirikan perkumpulan harus diterangkan 
[1] nama dan lain-lain dari si pemohon ; 
[2] nama perkumpulan ; 
[3] tujuan perkumpulan [harus disebut yang nyata-nyata, menjadi tidak boleh umpama cuma disebut gerak badan dan lain-lain, tetapi harus disebut, umpama sepak-raga, tennis, badminton dan lain-lain]. Juga buat lain-lain tujuan perkumpulan harus disebut wujud tujuan itu dengan pasti. 
[4] nama dan alamat yang tanggung jawab ; 
[5] sumpah, kalau perkumpulan itu bukan pergerakan politik ; 
[6] banyaknya anggota.
buat perkumpulan-perkumpulan amal didalam saat pembubaran dan menunggu izin baru, diperkenan meneruskan pekerjaan sehari-hari yang tidak ditunda, umpama dalam pemeliharaan orang-orang miskin, anak yatim, anak bayi dan lain sebagainya, tetapi hal ini harus juga diberitahukan pada Pembesar Negeri yang bersangkutan ;
guna bagian "pendidikan" yang berwujud "badan sekolahan" yang berwujud "badan perekonomian" sebelum mint aizin buat mendirikan perkumpulan, harus didapat dahulu oleh sipemohon persetujuan dari afdeeling-afdeeling "Pendidikan dan Pelajaran" dan/atau "Ekonomi" yang berada di masing-masing kantor Gunseibu diberbagai tempat ;
Lain-lain keterangan cocok sebagaimana kabar dalam "Suara Asia" tanggal 27 Juli 2602.

Surabaya, 1 Agustus 2602
Tokko Keisi
[Kepala Urusan Politik]
R. SOEDJONO

Maklumat Pembesar Balatentara Dai Nippon

Maklumat Pembesar Balatentara Dai Nippon
Pemuda-pemuda lelaki bangsa Indonesia, yang pernah mempunyai pengalaman dan pernah belajar didalam tentara akan dikumpulkan.
Teristimewa mereka yang pernah ditempatkan dibagian meriam penangkis serangan dari udara [luchtafweergeschut afd.], akan diberi kesempatan terlebih dahulu.
Barangsiapa yang ingin turut, diharap membawa surat pengalamannya dan mulai tanggal 5 sampai tanggal 12 Agustus datang menghadap untuk menunggu keterangan lebih jauh di :
GUNSEIBU Surabaya [bekas Gedung Internatio]
Surabaya, 1 Agustus 2605
Pembesar Balatentara Dai Nippon
Sumber : Kanpo Nomor 01 Tahun ke-1 Bulan 8-2602 Halaman 42

Peraturan Dai Nippon Gun Sireikan : Mengangkat Hamengku Buwono IX

PERINTAH BALATENTARA DAI NIPPON
Dai Nippon Gun Sireikan (Panglima Besar Balatentara Dai Nippon) mengangkat Hamengku Buwono IX mendjadi Ko (Sultan) Djogdjakarta.
Ko turut di bawah Dai Nippon Gun Sireikan serta harus mengurus pemerintahan Koti (Kasultanan) menurut perintah Dai Nippon Gun Sireikan.
Daerah Koti adalah daerah Kasultanan Djogdjakarta dahulu.
Segala hak-hak istimewa jang dahulu dipegang Ko pada asasnja diperkenankan seperti sediakala.
Terhadap Dai Nippon Gun Sireikan, Ko berwadjib mengurus segala pemerintahan Koti, agar supaja memadjukan kemakmuran penduduk Koti umumnja.
Badan-badan pemerintahan Koti jang dahulu, buat sementara waktu harus meneruskan pekerdjaannja seperti sediakala, ketjuali kalau menerima perintah jang ditetapkan teristimewa.
Untuk mengawasi dan memimpin pemerintahan Koti diadakan Kotizimukyoku (Kantor Urusan Kasultanan) di Koti oleh Dai Nippon Gun Sireikan. Kotizimukyoku-Tyokan (Pembesar Kantor Urusan Kasultanan) diangkat oleh Dai Nippon Gun Sireikan.
Selain daripada itu, aturan-aturan untukmengurus pemerintahan Koti ditundjukkan oleh Gunseikan (Pembesar Pemerintahan Balatentara Dai Nippon) atas nama Dai Nippon Gun Sireikan.
Betawi, tanggal 1 bulan 8 tahun Syowa 17 (Koki 2602)
DAI NIPPON GUN SIREIKAN
HITOSI IMAMURA

Undang-Undang No. 30 : Tentang Mengubah Nama Negeri dan Daerah


Undang-Undang No. 30 : Tentang Mengubah Nama Negeri dan Nama Daerah
"Java" diubah menjadi "Jawa"
Yang dimaksud dengan Jawa dalam pengertian pemerintahan ialah "Pulau Jawa" beserta dengan "Pulau Madura".
"Meester-Cornelis" diubah menjadi "Jatinegara"
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1, bulan 9, tahun Syoowa 17 [2602]
Batavia, tanggal 1, bulan 9
Tahun Syoowa 17 [2602]
Panglima Besar Balatentara Dai Nippon
Sumber : Kanpo No.2 Tahun ke-1 Bulan 9 - 2602 halaman 3


Undang-Undang No.31. | Osamu Seirei No.1 Tentang Mengadili Pelanggaran Gunritu

Undang-Undang No.31. | Osamu Seirei No.1 
Tentang Mengadili Pelanggaran Gunritu Oleh Gunsei HooinPasal 1
Gunsei Hooin dikuasakan juga mengadili pelanggaran Gunritu yang ditunjukkan oleh Panglima Besar Balatentara, meskipun ada aturan lain dalam Undang-Undang No.14 [Tentang Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara].
Dalam mengadili pelanggaran yang tersebut pada ayat diatas, diturut acara Gunsei Hooin yang bersangkutan.
Pasal 2
Jikalau Penuntut Hukum menganggap, bahwa pelanggaran yang tersebut dalam pasal diatas akan dikenakan hukuman penjara lamanya tiga bulan atau kurang, atau hukuman denda banyaknya lima ratus rupiah atau kurang, maka ia boleh menuntut perkara itu pada Keizai Hooin.
Keizai Hooin dikuasakan mengadili pelanggaran yang tersebut pada ayat diatas, meskipun ada aturan-aturan lain tentang hal itu dalam Aturan Susunan Hakim dan Mahkamah [Rechterlijke Organisatie]. Jikalau menurut timbangan Keizai Hooin pelanggaran itu perlu dikenakan hukuman yang lebih berat dari batasan hukuman yang tersebut pada ayat diatas, maka perkara itu harus diserahkan kepada Tihoo Hooin yang bersangkutan.
Pasal 3
Jikalau tentang sesuatu pelanggaran, Gunsei Hooin dan Gunritu Kaigi [Mahkamah Balatentara] sama-sama berhak mengadilinya dan perkara itu sedang tergantung dalam kekuasaan hukum kedua belah pihak, maka yang mengadili perkara itu ialah pengadilan yang lebih dahulu menerimanya
Pasal tambahan
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan
 
Batavia, tanggal 5, bulan 9, tahun Syoowa 17 [2602]
Panglima Besar Balatentara Dai Nippon
Sumber : Kanpo [Berita Pemerintah]
Majalah yang diterbitkan oleh Gunseikanbu [Panglima Besar Balatentara Dai Nippon]
No.2 Tahun ke-1 Bulan 9 - 2602 halaman 3